REVIEW, Jakarta (18/3) - Di masa kampanye ini, para petani benar-benar dimanja oleh politisi. Mereka diberi janji macam-macam. Dari harga pupuk murah, sampai kehidupan yang sejahtera. Sayangnya sejarah membuktikan, semua itu cuma bualan.

Bila apa yang digembar-gemborkan para politisi menjadi kenyataan, citra  petani Indonesia sebagai kaum paspasan tentu akan berakhir. Mereka tak perlu lagi khawatir pada masalah kurang gizi, pengangguran, kejaran para penagih utang dan sebagainya. Betapa tidak, menurut para politisi itu, pertanian akan diberi prioritas tertinggi dalam pembangunan lantaran perannya sebagai tulang punggung perekonomian nasional.

Tapi, sayangnya, semua itu sesungguhnya sudah lama menjadi barang basi. Maklum, sejak zaman Suharto, bila  pembangunan pertanian makin sering digelorakan, proses pemiskinan di wilayah pedesan berjalan kian kencang. Hasilnya, di tingkat Asean pun, pertanian Indonesia kedodoran dalam soal produktifitas dan kualitas. Maka, Indonesia tak hanya loyo di pasar internasional, pasar dalam negerinya pun kini disesaki produk-produk pertanian dari negara-negara tetangga.  

Hal yang sama juga terjadi di bidang agroindustri, yang telah mengundang banyak konglomerat papan atas untuk berinvestasi. Semua ini terungkap jelas dalam disertasi Handito Hadi Joewono untuk meraih gelar Doktor di IPB tahun lalu, yang berjudul 'Analisis Daya Saing, Keterkaitan dan Sumber-Sumber Pertumbuhan Agoindustri Indonesia, Thailand dan China'. Saat ini, menurut Jowono, agroindutri yang berpola dan dikelola secara modern adalah sektor makanan, minuman dan tembakau. Dengan kata lain, sebagian besar agroindustri Indonesia tak memliki pola pembangunan dan pengelolaan yang jelas.

Agar tak selalu menjadi pecundang, Joewono menyarakan agar pemerintah meniru model China dan Thailand. Dengan alasan, China sangat beroientasi pada  ekpor, sedangkan Thailand fokus pada teknologi. Hasilnya, meski masih tergolong sebagai negara sedang berkembang, kedua negara itu sudah masuk dalam jajaran pemain agroindutri berkelas dunia.

Semenatara itu, dalam berbagai pertemuan dengan pemerintah dan pengusaha, Asosiasi Rantai Pendingin Indonesia (ARPI) mengungkapkan, Indonesia kehilangan sangat banyak peluang untuk menembus pasar ekspor. Penyebab utamanya adalah ketidakmampuan bersaing dalam soal harga dan mutu. Hal ini masih sulit diatasi, menurut para eksekutif ARPI, karena buruknya buruknya penanganan pasca panen dan penyimpanan produk. Akibatnya, ketika sampai di  pasar, kualitasnya bisa merosot sampai 40%.

Sungguh ironis, karena mereka yang menjadi kepala pemerintahan di Indonesia selalu mengaku keturunan petani, dan memiliki perasaan senasib dan sepenanggungan dengan orang desa. Namun mereka juga membiarkan pencaplokan tanah secara besar-besaran oleh para konglomerat, sehingga banyak petani terpaksa ganti profesi menjadi buruh.

Runyamnya lagi, para konglomerat itu sangat mengandalkan subsidi dan utang dari bank-bank pemerintah untuk menggusur para petani sungguhan yang sudah turun-temurun hidup dari mengolah tanah. Maka, bila adayang bertanya, “Lho kok bisa?” Jawab yang paling tepat mungkin, “Ini Indonesia bung. Semua bisa diatur!”