REVIEW, Jakarta (11/3) - Utang seolah telah menjadi way of life bagi siapa saja yang memerintah Indonesia. Utang pemerintah pun kian menjulang dari tahun ke tahun. Kini, di tengah cengkeraman krisis ekonomi global, pemerintah tampak kian agresif memburu utang baru. Bagaimana nanti jadinya?
Pemerintah saat ini seolah berada dalam dua pilihan tak sedap. Yakni terus menumpuk utang agar pertumbuhan ekonomi tetap positif, atau nekat mengandalkan modal sendiri dengan risiko resesi ekonomi. Namun, meski dikecam para penggiat anti utang, pemerintah lebih suka mengambil pilihan pertama.
Tak tanggung-tangung pula, pemerintah memilih pasar utang komersial meski bunganya jauh lebih tinggi ketimbang kredit lunak dan setengah lunak. Sekarang ini, bunga yang ditawarkan oleh pemerintah kepada para kreditor di pasar komersial global berkisar antara 10,5% sampai 12% per tahun. Ini berarti, secara kasar, sekitar satu setengah kali lipat lebih tinggi ketimbang bunga kredit lunak atau setengah lunak.
Namun, menurut Gubernur BI Budiono, bunga tersebut masih wajar dan berlaku umum bagi negara-negara sedang berkembang seperti Indonesia. Dengan alasan, suku bunga di pasar komersial ditentukan oleh tinggi-redahnya risiko politik dan negara-negara pengutang. Dengan kata lain, makin tinggi tingkat risikonya, lebih mahal pula bunga yang harus dibayar.
Di masa pra-SBY, untuk memperoleh kredit lunak dan setengah lunak, pemerintah menggantungkan diri pada negara-negara kreditor dalam Consultative Group on Indonesia (CGI), dan dua lembaga multilateral – Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF) – untuk menutup defisit anggaran belanja sekaligus memperkuat cadangan devisa negara. Namun, dua tahun lalu, ditengah kecaman bertubi-tubi para politisi dan penggiat lembaga swadaya masyarakat, SBY membubarkan CGI dan memutus kontrak dengan IMF.
Ketika itu para politisi seperti Amin Rais, Drajad Wibowo, Kwik Kian Gie, dan Rizal Ramli menuding pemerintah telah menjadi antek para kapitalis global. Kata mereka, hanya lantaran nafsu berutang, pemerintah membiarkan IMF dan CGI menggiring Indonesia ke perangkap neoliberalisme. Neoliberalisme, menurut mereka, akhirnya akan menjadikan negara-negara berkembang sebagai budak ekonomi para kapitalis global.
Di tengah krisis ekonomi global saat ini, tudingan tersebut tampaknya perlu di review. Ini karena krisis tersebut dipicu oleh liberalisme ekonomi, dan kini justeru negara-negara maju yang menjadi korban terbesarnya. Lihat saja, kini mereka terperangkap dalam krisis ekonomi yang sangat parah, sehingga jutaan orang telah kehilangan perkerjaan, sementara perbankan dan industri mereka di ambang kebangkrutan massal. Sebaliknya, sejumlah negara sedang berkembang seperti Indonesia, Cina dan India masih dapat mempertahankan pertumbuhan ekonomi secara positif.
Namun pemerintah tampaknya sadar betul, bila kembali ke pangkuan IMF dan CGI, sama saja dengan bunuh diri politik. Maklum, pemerintah akan diserang habis-habisan sebagai antek asing, dan bisa membinasakan harapanya untuk memenangi Pemilu legislatif dan pemilihan presiden tahun ini.
Serangan ini terlalu sulit dihindari karena karena IMF dan CGI masih bertumpu pada konsep andalanya, yaitu liberalisasi ekonomi dan swastanisasi BUMN. Padahal dua hal ini dianggap sebagai barang haram, dan diidentikkan dengan penyerahan kedaulatan negara kepada kekuasaan asing oleh para penentangnya. Sedangkan bagi IMF dan CGI, kedua hal tersebut adalah kunci utama bagi negara sedang berkembang untuk memacu pertumbuhan ekonominya.
Jadi tak menghenrankan bila utang pemerintah terus menggunung. Apalagi sekarang ini perolehan devisa merosot lantaran ekspor melesu, sehingga pemerintah harus mencari utang tambahan senilai Rp 7,4 triliun untuk menutup defisit APBN 2009. Padahal, hanya untuk membayar bunga utang tok, tahun ini pemerintah harus menghabiskan Rp 109,3 triliun, atau sekitar dua kali lipat anggaran untuk infrastruktur. Sekitar 70% anggaran tersebut untuk bunga utang dalam negeri, sisanya untuk bunga utang luar negeri.
Dalam APBN 2009, anggaran untuk dua departemen yang membidangi infrastruktur - Departemen Pekerjaan Umum, dan Departemen Perhubungan – masing-masing Rp 35,7 triliun, dan Rp 16,1 triliun. Sedangkan anggaran untuk sektor pertanian Rp 13,9 triliun.
Maka jelas sudah, meski telah menjadi beban sangat berat bagi APBN, namun mustahil dihindari karena pemerintah tak ingin Indonesia terperangkap dalam krisis ekonomi seperti tengah dialami dunia. Apalagi sekarang saja Bank Dunia telah memperingatkan, bila gagal memulihkan ekspor, Asia bisa dihantam lagi oleh krisis ekonomi seperti tahun 1998! Dan bila ini benar-benar terjadi, Indonesia bisa kian terbelit oleh utang, dan pasrah kepada para pemilik modal bernama CGI dan IMF.
