Angin politik berubah. Ramalan keanjlokan popularitas SBY lantaran gejolak harga BBM oleh lembaga survey dan pengamat pupus. Partai Demokrat malah unggul dalam penghitungan suara Pemilu Legislatif 2009. Namun harga minyak akan tetap jadi isu penting dalam konstelasi politik ke depan. Akademisi dan praktisi tetap kesulitan mengakses informasi dasar-dasar kebijakan perminyakan.
REVIEW, 17/4. Sepanjang tahun 2008, pergerakan harga minyak di pasar dunia amat sulit diprediksi. Setelah sempat menyentuh pada level tertinggi US$ 147,27 per barel pada Juli 2008, harga minyak melorot ke level terendah US$ 32,40 per barel pada Desember 2008. Hingga empat bulan belakangan ini harga minyak berada pada kisaran US$ 45- US$ 50 per barel.
Saat itu, beberapa pengamat migas, seperti Pri Agung Rakhmanto, yakin berdasarkan simulasi ReforMiner, selama 2008 fluktuasi harga terjadi sangat cepat akibat aktivitas pasar di bursa finansial. Seandainya hanya dipengaruhi faktor fundamental (pasokan dan permintaan), kesetimbangan harga minyak mentah mestinya berada di kisaran US$ 70-80 per barel. Faktanya, harga minyak mentah naik tajam hingga ke level US$ 147 per barel dan dalam hitungan bulan bisa turun lagi hingga ke level US$ 30 per barel.
Intinya, fluktuasi itu harga minyak bukan lagi semata-mata ditentukan faktor-faktor fundamental, melainkan lebih karena spekulasi pelaku pasar finansial.
Data dari Bloomberg (16/4) melansir harga minyak jenis WTI Crushing sebesar US$ 50,02 per barel , Nyemex Crude sebesar US$ 50,13 per barel dan Date Brent sebesar US$ 51,88 per barel. Angka itu berbeda dengan per hitungan pemerintah Indonesia. Dalam APBN 2009 pada awalnya mengasumsikan harga minyak sebesar US$ 80 per barel kemudian pada bulan Februari direvisi menjadi US$ 45 per barel.
Sudah pasti perubahan harga minyak sangat mempengaruhi kinerja ekonomi Indonesia. Fabby Tumiwa mengingatkan bahwa perubahan kenaikan harga minyak mentah Indonesia (ICP) sebesar US$ 1 per barel akan menyebabkan kenaikan pos pendapatan kira-kira Rp 2,9 triliun. Pada sisi pengeluaran, setiap kenaikan ICP sebesar US$ 1 per barel akan meningkatkan subsidi BBM sekitar Rp 2,5 triliun dan beban subsidi listrik sebesar Rp 0,5 triliun. Dana bagi hasil migas mengalami kenaikan Rp 0,5 triliun. Maka, total pos belanja kenaikan sebesar Rp 3,5 triliun. Jika, dalam kurun waktu 3 hingga 9 bulan mendatang, apabila harga rata-rata minyak dunia mencapai US$ 50-52 per barel, defisit APBN dapat mencapai kira-kira Rp 4 triliun.
Terkait gejolak itu, Kurtubi mengatakan bahwa tren peningkatan harga minyak mentah internasional tidak perlu dikhawatirkan pemerintah. Pasalnya, sampai Februari 2009, pemerintah masih menerima keuntungan dari penjualan BBM bersubsidi dan sejak Maret pemerintah telah memberikan subsidi pada BBM sebesar Rp 100 per liter.
Pendapat ini disepakati Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral Purnomo Yusgiantoro. Dia mengatakan periode April, pemerintah tidak akan menaikkan harga BBM bersubsidi. Seperti diketahui, pemerintah untuk tiap bulan pada tanggal 15 melaporkan hasil evaluasi perubahan harga BBM bersubsidi.
Penentuan harga jual eceran BBM tertentu tidak hanya didasarkan pada perkembangan harga minyak, tetapi juga mempertimbangkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS, perkembangan APBN, dan kegiatan sektor riil dalam tahun berjalan dan perkiraan dalam satu tahun anggaran.
BBM bersubsidi sebagai isu politis
Sejumlah Lembaga survei menarik satu kesimpulan sama. Citra SBY jatuh ketika keputusan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dilakukan. Dalam rekam jejak pemberitaan tercatat; hasil survei LSI periode 3-7 Oktober 2008 menunjukkan, tingkat popularitas SBY hanya 52,4 %, dan 40 % publik tidak puas sama sekali atas kinerjanya. Dalam penjelasan hasil survei di Hotel Sahid, Jln. Soedirman Jakarta itu, Denny J.A. menyatakan faktor kebijakan mengganti harga BBM paling berperan menurunkan popularitas SBY.
Indikatornya, 12,4 % publik memandang baik kebijakan SBY pascakenaikan BBM dan 57,5 % berpendapat sangat buruk. Dibandingkan sebelum kenaikan harga BBM, 40 % publik menilai kinerja SBY baik/sangat baik dan hanya 37,1 % yang menyatakan tidak baik/sangat buruk.
Demikian pula pandangan publik tentang kondisi ekonomi. Pascakenaikan harga BBM, sebanyak 43,3 % menilai ekonomi sangat buruk serta 21,7 % saja yang menyatakan baik/lebih baik. Padahal sebelum kenaikan BBM, 31,6 % publik memandang kondisi ekonomi nasional baik/lebih baik, dan hanya 25 % menyatakan tidak baik/lebih buruk.
Dengan dasar pandangan kondisi kebijakan SBY pascakenaikan harga BBM, Denny J.A. menyatakan, ada kecenderungan kuat dari publik (51,7 persen) mendukung oposisi dalam menolak kenaikan BBM, dan 26,4 % saja yang mendukung kebijakan tersebut.
Senada dengan hasil lembaga survei, pengamat politik Arbi Sanit menyatakan popularitas Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjelang Pemilu 2009 sulit bisa terdongkrak lagi. Apa boleh buat, faktor yang membuat popularitas SBY anjlok drastis, yakni kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), terlampau telak mengecewakan rakyat. Ditambahkannya, terama sulit bagi SBY untuk memulihkan popularitasnya dalam tempo enam bulan ke depan ini. Pertama, karena popularitas SBY sekarang ini telanjur jeblok. Kedua, rentang waktu enam bulan amat tidak memadai untuk memulihkan popularitas SBY karena Pemilu 2009 sudah di depan mata.
Alhasil, prediksi pengamat dan lembaga suvei kini harus merevisi ramalan mereka. Terlepas dari kisruh, dugaan yang digadang-gadang sejumlah pengamat maupun partai politik terdapat indikasi adanya kecurangan dalam Pemilu 2009 legislatif. Partai Demokrat melenggang melampaui tradisi hasil Pemilu yang selalu diduduki oleh partai besar seperti Golkar dan PDIP.
Komoditas BBM bersubsidi dalam rekam jejak dinamika politik di republik ini cenderung melakat ke dalam ranah politik. Tengok saja, dalam pasca pemilu legislatif 2009 teramat sering rakyat diiming-imingi kebijakan perubahan harga, baik penurunan maupun kenaikan, menjadi suatu keberhasilan ataupun kegagalan pemimpin pemerintahan.
Selama 64 tahun republik ini berdiri telah terjadi kenaikan harga 37 kali. Zaman Bung Karno jadi presiden, harga BBM naik 12 kali. Zaman Soeharto, BBM naik 18 kali. Zaman Habibie dan Gus Dur, BBM naik masing-masing satu kali, karena memang masa jabatan mereka tidak sampai dua tahun. Ketika tiga setengah tahun Presiden Megawati berkuasa, BBM naik dua kali ditambah sejumlah kenaikan otomatis. Yang terakhir, selama empat tahun lebih pemerintahan Presiden SBY, terjadi tiga kali kenaikan harga BBM dan tiga kali penurunan harga BBM.
Kesulitan Akses Informasi
Pada saat kenaikan harga BBM bersubsidi era SBY. DPR meresponnya dengan membentuk Panitia Angket Bahan Bakar Minyak. Situasi ini menjadi topik hangat tidak hanya di berbagai media, tetapi juga di pentas ekstra parlemen. Namun, dalam perjalanan menjelang akhir tugas DPR pun rakyat belum mendapatkan kepastian hasil penyelidikan DPR. Meskipun demikian berdasar rilis yang dikeluarkan DPR, Ketua DPR Agung Laksono dalam Pidato Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2008-2009, di Gedung Nusantara II DPR RI, Senin (13/4) menyatakan Hak Angket DPR tentang Kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang telah berjalan beberapa bulan terus berupaya mencapai hasil maksimal. Kerja Panitia Angket tidak semata-mata berkaitan dengan kenaikan BBM tetapi juga untuk menelusuri dan melakukan penyelidikan berkaitan dengan permasalahan pengelolaan atau miss-management minyak dan gas (Migas) dari hulu sampai hilir. “Manajemen di sektor ini belum transparan,” katanya.
Transparansi publik selayaknya menjadi poin penting. Kwik Kian Gie yang pernah menjadi Menko Perekonomian dan Menneg Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, seperti dilansir beberapa media mengaku, saat menjadi menko, ia tak bisa meminta laporan keuangan lengkap migas ataupun Pertamina. Alasannya, biasanya hanya dibuka untuk Presiden dan Menteri Keuangan.
Ekonom, FE UI, Bambang PS Brodjonegoro dalam diskusi ”Mafia Minyak: Mitos atau Realita”, Senin (21/7) di Jakarta, mengatakan harga BBM selalu dijadikan konsumsi politik sehingga pemerintah tidak pernah membuat kebijakan dengan pemikiran jangka panjang, misalnya 20 tahun ke depan. Selalu yang dipikirkan hanya kepentingan masa pemerintahannya yang lima tahun. Akhirnya, kebijakan yang keluar adalah kebijakan untuk tidak menaikkan harga BBM. Rakyat pun merasa BBM yang disubsidi ini harganya murah sehingga tidak ada kontrol untuk mengefisienkan konsumsi.
Dapat dibayangkan dari jajaran DPR, Mantan Menteri hingga kalangan akademis saja belum mengetahui secara jelas seluk-beluk perubahan harga BBM yang berhubungan bagi hajat hidup orang banyak terlebih rakyat pada umumnya.
Akses informasi publik yang terbuka dan mudah adalah hak asasi yang dijamin oleh berbagai ketentuan kovenan internasional hingga UUD 1945. Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang disahkan menjadi UU. Salah satu tujuan filosofis terbitnya undang-undang KIP adalah menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik serta alasan pengambilan suatu keputusan publik (Pasal 3).
Pengamat hukum R Muhammad Mihradi menyatakan dalam kasus pilihan opsi kenaikan harga BBM misalnya, pemerintah seharusnya menyampaikan informasi yang cukup pada publik mengenai berbagai kemungkinan dan alternatif selain menaikkan harga BBM. Selain itu, pemerintah juga harus akuntabel, membuka semua data berkenaan dengan dampak kenaikan harga BBM di masa lalu dan berbagai kebijakan kompensasinya, seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), apakah mencapai sasaran atau tidak. Dengan begitu, publik dapat diajak berempati dan turut serta mencarikan solusi bagi penyelesaian krisis BBM ini. Sayangnya, yang terjadi praktik sebaliknya. Publik tidak pernah tahu persis, apakah BLT yang lalu sukses dan dapat mengkompensasi kenaikan harga BBM serta pengorbanan masyarakat untuk itu. Yang terjadi malah meluncurkan paket BLT Plus. Seakan-akan masyarakat dijadikan laboratorium trial and error dari suatu kebijakan publik tanpa mengevaluasi program serupa di masa lalu.
Realitas perubahan harga minyak internasional yang tidak mudah diprediksi, bisa saja harga tersebut melonjak drastis mengancam perekonomian. Jika kondisi tersebut terjadi, meskipun saat ini hal tersebut mulai nampak terlihat. Apakah pemerintah akan menaikkan harga BBM bersubsidi ? Kurtubi seperti dilansir Seputar Indonesia (13/4) menjawab pemerintah tidak akan menaikkan harga BBM bersubsidi dalam waktu dekat. Kenaikan harga BBM bersubsidi menjelang pemilihan presiden akan berpengaruh pada popularitas incumbent. Kalau pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi, itu sama saja dengan langkah bunuh diri.
Wacana ini sah-sah saja mengingat, transparansi perhitungan BBM bersubsidi yang hingga kini belum terang kejelasannya. Tinggal kita tunggu seberapa besar perubahan harga minyak internasional dengan cost politik yang keluar.
