Review, 6 Juli. Pemilu 2009 mesti menghasilkan pemimpin yang mampu meningkatkan kualitas kebijakan migas dan energi yang berdampak efektif bagi perekonomian. Selama ini para pemangku kepentingan masih kurang mampu memahami persoalan inti. Pada sisi lain ada setidaknya empat pandangan keliru soal migas dan energi.
Energi dan migas adalah persoalan manusia moderen yang kian menyita perhatian seiring bergesernya pola perdagangan dari pemenuhan konsumsi individu dan industri menjadi instrumen investasi. Mengingat hajat hidup manusia tergantung sepenuhnya pada sektor ini, negara dan perusahaan minyak dituntut cermat membaca dan merumuskan kebijakannya. Ini menyangkut banyak hal mulai dari rencana investasi, produksi, distribusi dan tentu saja soal harga.
Perkembangan seperti itu bukan persoalan yang terhindarkan bagi para pemimpin di Indonesia. Hampir sepanjang tahun 2009, pembicaraan sektor ini selalu dikaitkan dengan soal-soal politik. Maklum hajatan besar berupa Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden digelar. Sesungguhnya banyak hal penting lepas dari perhatian masyarakat karena arus informasi soal energi dan migas menjadi terbatas.
Misalnya, masyarakat menjadi tidak sadar bahwa persaingan penjualan gas di pasar global amat ketat. Posisi Indonesia sebagai salah satu pemasok utama gas bagi industri dunia kian terancam. Bila saat ini berada di urutan ketiga setelah Qatar dan Malaysia, mungkin tak lama lagi akan merosot karena perkembangan produksi di negara-negara lain misalnya Australia.
“Mungkin saja posisi kita akan tergusur dari peta pemasok gas utama dunia,” ujar seorang petinggi Pertamina utama mengikuti sebuah workshop di Singapura baru-baru ini. Sumber itu kemudian menyebut beberapa negara Amerika Latin juga berpotensi untuk menyaingi Indonesia.
Di sisi lain, saat seluruh perhatian terfokus ke Pemilu, mungkin masyarakat lupa mempertimbangkan apa resiko atau kerugian yang akan kita tanggung bersama bila terjadi keterlambatan pengapalan LNG dari Tangguh atau keterlambatan produksi gas dari Donggi Senoro. Perdebatan pandangan antara seorang politisi dengan politisi lain menyangkut kedua ladang gas besar itu diterima sebagai tontonan politik menarik di alam demokrasi.
***
Bagi Widjajono Partowidagdo, guru besar ekonomi dan pengelolaan lapangan Migas, Institut Teknologi Bandung (ITB), selama ini masyarakat terbelenggu empat pandangan keliru terhadap energi dan migas di Indonesia. Pertama, Indonesia dianggap kaya akan minyak bumi, padahal sesungguhnya kekayaan ada pada jenis-jenis sumber energi yang lain. Pada cadangan minyak yang ada akan habis dalam masa sepuluh tahun bila tingkat produksi harian mencapai 1 juta barrel. Sayang perilaku terhadap masyarakat kita berbeda jauh dengan masyarakat negara lain misalnya Iran. Di Indonesia yang memiliki cadangan minyak terbatas tingkat konsumsi BBM amat tinggi menyusul kebiasaan berkendaraan yang tak efisien serta buruknya fasilitas transportasi umum. Keadaan ini berkebalikan dengan Iran yang punya cadangan minyak jauh lebih besar.
Di perut bumi Iran terkandung setidaknya 150 milliar barrel minyak, sedang Indonesia cuma 3,7 miliar barrel. Jumlah cadangan bisa ditambah apabila terjadi penemuan ladang baru dengan kandungan yang memenuhi nilai keekonomian. Manfaat sesungguhnya baru bisa dirasakan apabila cadangan itu bisa diproduksi. Di Indonesia rentetan urusan itu tidaklah mudah karena birokrasi yang rumit dan korup. Sayangnya tingkat konsumsi tidak bisa ditekan karena tidak ada integrasi kebijaksanaan yang saling mendukung. Tingkat produksi otomotif dan kemudahan kepemilikan kendaraan justru dipermudah.
Kedua, anggapan bahwa harga BBM harus murah sehingga perlu disubsidi sekalipun hal itu memberatkan APBN. Akibatnya ketergantungan terus terjadi bersamaan dengan kian besarnya impor BBM karena produksi tidak tumbuh sedang konsumsi dalam negeri terus melonjak. Ini sama artinya kita mensubsidi sesuatu yang tidak kita punya. Bukankah akan lebih bijak bila secepatnya dikembangkan pilihan sumber energi lain yang benar-benar kita miliki.
Sesungguhnya peluang mengubah kondisi itu selalu muncul. Pada saat posisi harga BBM subsidi, dalam hal ini premium mencapai Rp 6000 setiap liter, sesungguhnya gejolak masyarakat tidak terlalu tinggi. Saat terjadi penurunan harga tingkat global, pemerintah memilih menurunkan harga memenuhi tuntutan masyarakat.
“Sebelum keputusan penurunan diambil, saya termasuk orang yang tidak setuju hal itu dilakukan,” ujar Widjajono, dalam diskusi peluncuran buku karangannya berjudul Migas dan Energi di Indonesia. Permasalahan dan Analisis, Jum’at, 3 Juli, lalu di Jakarta.
Sesungguhnya selisih harga itu bisa digunakan untuk mengembangkan infrastruktur transportasi umum. Pemerintah sepertinya tidak memprediksi bahwa harga global hanya turun sementara dan kembali merangkak naik. Piihan yang diambil adalah menurunkan harga dan diikuti oleh slogan kampanye Pemilu yang mengatakan bahwa untuk pertama kalinya dalam sejarah pemerintah Indonesia menurunkan harga BBM
Ketiga, kita tidak perlu membangun iklim investasi yang baik agar investor datang. Tentu ini adalah sebuah kekeliruan, pemilik modal pasti akan membandingkan iklim investasi satu negara dengan negara lainnya. Pilihannya akan jatuh pada negara yang dirasa paling menarik iklimnya. Hal seperti ini tidak terjadi di Indonesia sekalipun muncul pandangan regulasi terus menguntungkan pemodal besar asing, kenyataaannya jumlah produksi minyak tidak juga beranjak demikian pula temuan ladang baru tidak berarti.
Terakhir adalah pandangan bahwa kemampuan bangsa dapat berkembang tanpa keberpihakan nyata dalam bentuk kebijakan pemerintah. Menurut dia, untuk meningkatkan kemampuan nasional dalam sektor migas dan energi pemerintah dan legislator selaku pemegang kebijaksanaan nasional perlu memberikan dukungan pada perusahaan nasional untuk lebih berkembang. Pengutamaan mesti diberikan kepada perusahaan nasional seperti Pertamina dalam pengelolaan kontrak-kontrak yang sudah habis.
“Kalau Pertamina dibantu, dia akan bisa menjadi perusahaan kelas dunia, dengan catatan dia harus juga membantu dirinya sendiri.”
