Home National Legal Ringan Saja Untuk Pembabat Hutan

Ringan Saja Untuk Pembabat Hutan

E-mail Print PDF

Truk logging di jalur HTI Kabupaten Lamandau Kalimantan TengahREVIEW, Jakarta (14/3) - Para pembantai hutan Indonesia tampaknya bakal makin bersemangat beraksi. Bencana lingkungan pun kian sulit dielakkan. Para hakim yang menjatuhkan hukuman ringan kepada mereka jelas harus ikut bertanggung jawab. Meski sudah ratusan kali diperingatkan agar bertindak keras kepada para pembabat hutan, Indonesia ternyata bebal. Padahal Indonesia telah berulang kali didera bencana lingkungan yang menelan banyak korban jiwa dan harta. Para penegak hukum, birokrat, dan politisi tampak tak peduli pada semua peringatan alam tersebut bahwa hutan-hutan Indonesia sedang berubah menjadi tanah gersang.

Pengundulan hutan, bagi mereka, tampaknya sengaja dibiarkan selama masih bisa bisa dijadikan ‘ATM’ pribadi.   Lihat saja, setiap kali terjadi bencana alam, para politisi maupun Pemda setempat selalu berusaha untuk tidak mengaitkannya dengan kerusakan lingkungan. Sebaliknya, mereka selalu berusaha meyakinkan publik dengan menjadikan fenomena alam, seperti curah hujan yang terlalu tinggi, sebagai penyebab utama. Padahal, di wilayah mereka, deru mesin truk-truk pengangkut kayu illegal terdengar setiap hari. Sekarang para cukong pembabat hutan tentu bisa lebih merasa lega setelah direktur PT Chandratex Indo Artha, Chandra Antonio Tan, pada Jumat (13/3) dihukum ringan oleh para hakim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Dia dijatuhi hukuman tiga tahun penjara serta denda Rp 200 juta karena terbukti menyuap dua nggota Komisi IV DPR-RI - Sarjan Tahir dan Erwin Feishal – untuk memuluskan proyek alih fungsi hutan lindung Pantai Air Talang di Provinsi Sumatra Selatan menjadi pelabuhan Tanjung Api-Api. Penyuapan bernilai Rp 5 miliar itu bertujuan agar Komisi IV DPR-RI mengeluarkan rekomendasi untuk proyek tersebut. Sebab, tanpa rekomendasi dari DPR, mutahil bagi menteri kehutanan untuk mengeluarkan izin prinsip. Hasilnya, pada 4 Juli 2007, Komisi IV mengeluarkan rekomendasi alih fungsi hutan lindung seluas 600 ha untuk proyek pelabuhan Tanjung Api-Api. Jadi tak mengherankan bila proyek-proyek alih fungsi hutan lindung bakal marak di masa mendatang. Di tengah situasi ekonomi yang  tidak menentu seperti sekarang, banyak warga masyarakat setempat akan dengan senang hati membantu para cukong pengggundul hutan. Maklum, perusakan lingkungan ini bisa menjadi jalan pintas bagi mereka untuk membebaskan diri dari belenggu pengangguran dan kemiskinan. Kaum miskin ini mungkin baru akan menyadari kesalahan mereka setelah hutan yang telah menghidupi mereka selama bergenerasi hilang selamanya. Lalu, mereka terpaksa berbondong-bondong ke kota untuk hidup di jalanan!

Last Updated ( Tuesday, 17 March 2009 12:58 )  

Indonesia News Headline

Review

Hiruk Pikuk Pembentukan Koalisi


Kelompok-kelompok politisi bertarung di sejumlah partai politik dalam menentukan mitra koalisi. Kendali koalisi bakal sulit dijalankan.  Rakernas pekan ini bisa jadi penentuan rujuk atau penajaman kon...

Gejolak Golkar dan Kegelisahan Kubu Cikeas

Selain memenangkan pemilu legislative, kubu Cikeas ingin dapat partner koalisi tangguh. Bila Golkar terpecah, siapapun presiden yang memerintah akan dapat tantangan besar. Imbas krisis ekonomi global ...

Papua Masih Terus Mencekam

Semenjak sebelum  hari pencontrengan 9 April tiba keamanan  di sejumlah kota-kota Papua sudah tergoyang. Potensi konflik masih besar menyusul ancaman para calon anggota legislatif asli Papua. Sayang p...

Menyelamatkan Negara atau Sekadar Berbagi Kekuasaan

Saat ketidakpuasan atas proses pemilu legislative terus bergulir, sejumlah elite politik bergerak untuk membentuk koalisi. Entah apa prioritasnya, menyelamatkan negara atau sekedar berbagi kekuasaaan

R...

Sudahlah Kita Jalani Saja

Bangsa Indonesia pada 9 April akan melaksanakan pemilihan umum. Inilah pemilu yang paling mengundang kontroversi. Terlalu banyak keributan timbul akibat berbagai kelemahan. Butuh hati nurani untuk men...

Pemilu susulan untuk mahasiswa Papua di Yogyakarta

REVIEW (9/4), Sebagian dari mahasiswa Papua di Yogyakarta yang mendatangi kantor KPUD DIY masih menunggu keputusan rapat terkait hak pilih mereka. Informasi terakhir menyebutkan akan dilaksanakannya p...

Pemilu Penuh Kejanggalan

Masa kampanye selesai sudah tanpa keributan.  Namun itu bukan jaminan Pemilu damai.  Rakyat mesti siap memilih meski banyak kejanggalan.

REVIEW, (6/4) Pekan lalu Ketua KPUD Kalimantan Barat, Muzamil, me...

More:

ReviewIndonesia.com Slide
 

Related Items