Home National Politics

Politics

Usai Pemilu Tim Siluman pun Pergi

E-mail Print PDF

Review, 14/Juli. Cara berpikir sederhana masyarakat pemilih jadi ajang kampanye tim sukses  siluman yang bekerja di bawah permukaan.  Usai pemilu mereka pun menghilang entah ke mana. Bukan berarti tak ada  kompensasi buat mereka.

Selang sehari setelah pemberian suara Pemilihan Presiden 8 Juli, sepertinya sudah tak ada celah lagi bagi Megawati dan Jusuf Kalla untuk memperpanjang Pemilihan Presiden menjadi dua putaran. Semua media beralih memberitakan kesuksesan kerja tim SBY-Boediono, sebaliknya tim kerja para pesaing cenderung menjadi loyo.

“Wah benar-benar dahsyat pengaruh pemberitaan, orang-orang yang saya hubungi sudah kehilangan semangat kerja,” tutur seorang kader PDIP yang bertugas mengumpulkan laporan-laporan daerah tentang pelaksanaan pencontrengan 8 Juli kemarin. Kelancaran tugas tim monitoring yang berkumpul di kantor DPP PDIP di Kawasan Lenteng Agung pun terganggu oleh lembeknya semangat kerja itu.

Tentu saja hal itu amat tidak menguntungkan. Bagaimanapun suara mesti dikawal.. Sebagaimana disinyalir oleh Ketua KPU Abdul Hafiz Anshari, ada kemungkinan intervensi rekapitulasi di tingkat kecamatan. Hal ini didasarkan pada pengalaman Pemilu Legislatif, 9 April, di mana terjadi godaan, intimidasi dan tekanan.
    Usai penghitungan suara di TPS,  masih banyak urusan yang mesti ditangani oleh para kader sampai dengan pimpinan partai menyatakan menerima hasil sepenuhnya. Pemberitaan hebat media massa, terutama televisi benar-benar meruntuhkan moral kubu yang tidak dimenangkan oleh perhitungan beberapa lembaga survei.
    Sehari setelah pemberian suara, media massa sibuk menyanjung kubu yang dimenangkan sistem perhitungan cepat. Redaktur mengembangkan berita-berita yang sepantasnya baru diungkapkan setelah KPU secara resmi mengumumkan hasil akhir perhitungannya. Akibatknya suara kubu yang kalah tidak terdengar lagi.
    Inilah sisi lain wajah demokrasi kita saat ini. Media telah memainkan peran amat penting dalam masyarakat kita yang sedang belajar untuk berdemokrasi. Secara psikologis publikasi hasil-hasil jajak pendapat menguntungkan pasangan SBY-Boediono. Sengaja atau tidak publikasi itu  mempengaruhi persepsi orang atas calon-calon yang akan bertarung.
    Pembangunan citra tokoh lewat media tentu bukan satu-satunya senjata para politisi bertarung dalam politik moderen. Di tingkat akar rumput mesti dibentuk tim pendukung yang siap bertarung berhadap-hadapan dengan tim serupa   yang  bekerja untuk para pesaingnya.
    Dalam hal ini, tim pendukung atau tim siluman, melakukan berbagai hal agar massa pemilih berpaling kepada calon yang diusungnya. “Tim inilah yang banyak memberi kontribusi kepada kemenangan dalam Pemilu 2004,” ujar seseorang yang dekat dengan kubu SBY. Menurutnya mesin partai tidak terlalu diandalkan untuk meraih kemenangan, dan ini akan berulang dalam Pemilu 2009.
“Apa yang dilakukan oleh Partai Demokrat mirip dengan Pemilu di awal Orde Baru,” ujar sumber lain yakni seorang bekas petinggi Partai Golkar. Dia yakin ada sejumlah dasar-dasar pengembangan kepartaian yang sama antara Partai Golkar dan Partai Demokrat. Hal ini wajar, lanjutnya, karena banyak orang di Partai Demokrat tahu persis apa yang pernah dilakukan untuk memenangkan Golkar di masa lalu.
    Sampai saat ini masyarakat luas belum paham apa yang telah dikerjakan oleh  tim kerja yang, diakui atau tidak, amat menentukan proses demokrasi di Indonesia. Media massa yang independen melaporkan sejumlah kejanggalan seperti dana kampanye yang sulit dideteksi, kampanye hitam terhadap lawan-lawan politik serta sejumlah kecurangan lain.
    Taktik strategi kampanye tentu saja urusan elite politik. Masyarakat sendiri lebih sukat berpikir  tentang keamanan serta menantikan dampak positif peristiwa  limatahunan itu pada perekonomian keluarganya. Kesederhaan cara berpikir itu setidaknya mengakibatkan, pertama, orang cenderung tidak mau memilih calon yang akan kalah atau dianggap akan kalah, karena khawatir suaranya akan sia-sia. Kedua, kampanye gencar pemilu presiden satu putaran  ikut mendorong orang untuk cenderung memilih calon yang diunggulkan media massa. Lebih cepat rampung lebih baik karena urusan hidup sehari-hari sudah menanti
    Usai  pemilu tim sukses, yang resmi ataupun siluman, pun menghilang. Jejak tim resmi akan dapat kita kenali. Bila  mereka sukses pasti mendapat kompensasi yang jelas. Sedang tim siluman akan menghilang tanpa meninggalkan jejak. Entah apa kompensasi yang mereka terima. Masyarakat tidak paham apa saja yang telah mereka kerjakan untuk mendukung jagonya.

 

Ancaman Nyata Koalisi JK-Megawati

E-mail Print PDF
Review, 7 Juli. Akhirnya warga tak terdaftar diperbolehkan memberikan suara dengan menunjukkan KTP atau paspor. Keputusan diambil setelah dua pesaing pasangan SBY-Boediono intensif berunding. Benarkah mereka telah menyiapkan diri berkoalisi di putaran kedua?

Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) kembali membuat kejutan. Saat Ketua KPU Abdul Hafis Anshari ngotot tidak ada masalah dengan DPT, lembaga yudisial ini memenuhi keinginan dua pasangan calon presiden dan wakil presiden yang menuntut diijinkannya penggunaan KTP oleh  para pemilih tak terdaftar pada 8 Juli esok.
Hal itu sedikit melegakan PDI Perjuangan yang merasa dirugikan karena banyak pendukungnya di sejumlah daerah tidak terdaftar. Sebaliknya, Anas Urbaningrum dari Partai Demokrat menuding keputusan itu amat menguntungkan PDI Perjuangan dan Gerindra, karena semenjak awal keduanya telah menganjurkan para pendukungnya untuk datang ke TPS dengan membawa KTP.
Bagaimanapun, keputusan itu diambil dalam waktu yang sempit. Sebuah sumber mengatakan mula-mula Jusuf Kalla, selaku wakil presiden, mencoba meminta kepada sejumlah menteri untuk segera menyiapkan draft peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Namun sampai dengan  Minggu  sore, 6/Juli, tak ada tanda-tanda permintaan itu dipenuhi. Maklum para menteri yang diminta tidak dekat dengan  wakil presiden.
Itulah hal yang melatarbelakangi pembicaraan  tertutup kedua pasangan di Gedung Dakwah Muhammadiyah bersama dengan Din Samsudin. Pertemuan itu  diakhiri dengan jumpa press  yang bernada mengancam. Keesokan harinya MK memutuskan untuk mengabulkan permintaan mereka. Pertimbangannya adalah…
Tentu saja kedua pasangan menyambut gembira keputusan itu. Sedangkan kubu SBY dan Boediono langsung mengadakan pertemuan tertutup di Cikeas, Bogor. Namun akhirnya SBY pun menyatakan kegembiraannya dengan keputusan MK itu. Dia mengaku selama ini selalu gelisah dengan soal DPT.
***
Keputusan itu pada satu sisi memenuhi rasa keadilan mengingat begitu banyak hak politik masyarakat terancam tak terpenuhi. Namun pada sisi lain juga membuka peluang manipulasi dalam modus yang berbeda. Penggunaan KTP atau paspor menjadi rawan mengingat ketidaksiapan KPU untuk mensosialisasikan masalah itu. Kita juga perlu mempertanyakan kualitas tinta sebagai penanda orang yang telah memberikan suara. Dalam beberapa kasus seseorang bisa memberikan suara lebih dari satu kali karena kualitas tinta yang buruk dalam Pemilu Legislatif 9 April lalu.
Bagaimanapun, keputusan MK itu memperkuat peluang bagi calon yang merasa dirugikan oleh KPU karena banyak pendukungnya tak terdaftar. Dengan demikian kemungkinan perimbangan perolehan suara terjadi dan Pemilihan Presiden besar kemungkinan akan dilaksanakan dalam dua putaran.
Sementara itu sumber di kubu Partai Demokrat menyebutkan bahwa popularitas SBY terus turun menyusul beberapa kejadian menjelang penutupan masa kampanye. Pernyataan Andi Mallarangeng bahwa belum saatnya orang Sulawesi Selatan menjadi presiden serta pernyataan bahwa iklan pemilu satu putaran saja diyakini menjadi penyebabnya.
Pada sisi lain kita mencatat persoalan DPT membuka peluang bagi pesaing SBY untuk secara intens bertemu dan berunding. Besar kemungkinan pertemuan-pertemuan pasangan JK-Win dengan Megawati-Prabowo juga mendiskusi soal-soal lain, termasuk kemungkinan mereka berkoalisi di putaran kedua. Bila hal itu terjadi sungguh sesuatu yang mengancam peluang SBY terpilih kembali.
 

SBY-Boediono dan BLT

E-mail Print PDF

REVIEW, 16/6. Pasangan SBY-Boediono memasang target besar untuk menguasai perolehan suara di Jawa Timur. Bila BLT benar akan disalurkan ke keluarga miskin dua pekan menjelang pemberian suara, besar kemungkinan  raihan suara mereka akan terdongkrak.

Keluarga miskin di sejumlah Jawa Timur mulai pekan ini berharap akan mendapat uang dari Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp 300.000,-.  Pelaksanaan pemberian duit hanya dua pekan menjelang pelaksanaan Pemilihan Presiden itu  dipastikan menguntungkan calon incumbent. Kota-kota itu meliputi Blitar, Madiun, Pasuruan, Malang, Ponorogo, Jember juga Pacitan.  Kabarnya, BLT juga akan diberikan untuk keluarga-keluarga miskin di Bali kendati sebagian besar kepala daerah di pulau dewata itu adalah kader PDIP.

Berdasarkan temuan INFID atas hasil kajian dokumen utang negara membuktikan bahwa  pembiayaan BLT berasal dari utang World Bank, ADB dan Jepang..      Sejak Desember 2004 hingga Desember 2008, Pemerintah Indonesia dan World Bank telah menandatangani lima perjanjian utang yaitu DPL 1-5. Dalam dokumen Bank Dunia disebutkan bahwa Perjanjian utang tersebut untuk melaksanakan 4 pilar penting yaitu : Pilar 1 : Stabilitas Makro Ekonomi (Macroeconomic Stability), Pilar 2 : Iklim Investasi (Investment Climate), Pilar 3 : Management Keuangan dan Anti Korupsi (Financial Management and Anti Corruption), Pilar 4 : Layanan Publik (Service Delivery). Sumber pendanaan utang ini selain dikucurkan dari World Bank, juga didukung (co-financing) oleh ADB dan pemerintah Jepang (Development Policy Support).

Masyarakat luas belum mengetahui bagaimana evaluasi pelaksanaan pemberian BLT itu. Belum terlihat tanda-tanda bahwa dana itu telah menumbuhkan perekonomian rakyat miskin sebagaimana dimaksudkan. Pihak PDI Perjuangan menaruh kecurigaan bahwa penyaluran BLT sengaja diarahkan ke basis-basis kekuatan mereka. Dengan demikian popularitas incumbent melonjak.

***

Terpisah dari hal itu, di Jakarta pada Selasa, 16 Juni, sebanyak 50 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Partai Amanat Nasional (PAN) akan mendeklarasikan dukungan terhadap pasangan JK-Wiranto. Deklarasi dilakukan di Posko Slipi II, Jl Ki Mangun Sarkoro, Jakarta Pusat.   Deklarasi itu mengingkari pernyataan resmi DPP PAN  sebagai anggota koalisi pendukung pasangan calon presiden SBY-Boediono.  Dengan demikian setidak pasangan SBY-Boediono tidak bisa mengharapkan mobilisasi dukungan massa PAN dari 50 kota asal DPD itu.
Bila ditelusuri lebih jauh, kekeroposan koalisi pimpinan Partai Demokrat itu  nampak amat meluas di mana-mana. Di kawasan kota-kota propinsi Jawa Tengah seperti Klaten,  Temanggung, Kartosuro tugas PKS untuk mempromosikan pasangan SBY-Boediono kepada para pendukungnya terbukti tidak berjalan. Sementara sejumlah pesantren di Jawa Tengah yang seharusnya digalang oleh PKB telah terlebih dahulu berinteraksi dengan tim sukses pasangan JK-Wiranto.

Menurut pengakuan Marzuki Ali, salah seorang petinggi Partai Demokrat, pihaknya merasa sulit mengembangkan pengaruh pasangan yang diusungnya di Jawa Tengah. Mengingat  ketidakefektifan koalisi maka pihaknya kini menumpukan tugas-tugas kampanye dan mobilisasi dukungan kepada tim pendukung lain yang dipimpin sejumlah pensiunan petinggi militer dan polisi.

Menjelang pemilihan umum legislative 9 April lalu, sejumlah kepala daerah di Jawa Tengah memutuskan untuk menunda pemberian BLT. Hasilnya terlihat cukup bagus bagi upaya PDIP membendung ekspansi Partai Demokrat.

Namun Jawa Timur adalah kasus lain, anggota Tim Sukses Megawati,  Bambang Wuryanto mengakui bahwa kemungkinan  PDIP unggul di Jawa Timur kecil. Popularitas pasangan SBY-Boediono yang tumbuh tajam di kantong PDIP di sana sulit dibendung.  Isu yang dikembangkan bahwa pasangan itu merupakan putra daerah yang akan menjadi kebanggaan masyarakat apabila menang  nampak cukup efektif bahkan sampai kota besar seperti Surabaya.

Tentu sulit memastikan seberapa besar peran BLT. Petinggi Partai Demokrat lain, Sutan Batugana mengatakan bahwa Jawa Timur adalah wilayah yang amat penting untuk dikuasai. Pasalnya propinsi itu wilayah padat penduduk dan merupakan tanah kelahiran baik SBY maupun Boediono. Sayang tim Boediono tidak memiliki kekuatan besar untuk mengembangkan pengaruh di seluruh propinsi.

 

Ical Butuh Payung Politik Baru

E-mail Print PDF

Setelah SBY dan JK terpecah dan maju sendiri sebagai capres, Ical harus mencari payung politik sendiri agar kepentingan dan kasus bisnisnya terlindung. Pasti tak mudah, pememang pilpres belum tentu akomodatif kepadanya.


Dalam sebulan terakhir semburan gas baru muncul di beberapa titik desa-desa sekitar desa Karang Bendo, Kecamatan Porong Sidoardjo. Kini jumlahnya telah mencapai 120 titik. Semakin hari semburan baru semakin jauh dari titik awal semburan yakni telah mencapai hampir 1 Km jauhnya. Kemunculan semburan baru itu disebabkan pergerakan gas terhambat oleh karena langkah pembuangan lumpur hanya lewat penampungan di kolam tidak lagi dialirkan lewat sungai Porong.
    Keadaan ini menandakan bahwa penanganan  bencana lumpur Lapindo masih jauh dari selesai padahal luapan itu sudah terjadi semenjak 3 tahun lalu. Selama kurun waktu itu kasus ini lebih  menjadi isu politik yang berkepanjangan ketimbang persoalan bencana yang mesti diselesaikan.
Menjelang Pilpres, Kepolisian Jawa Timur menyatakan bahwa bencana itu terjadi karena kesalahan manusia bukan bencana alam. Tentu masyarakat luas, termasuk ribuan korban, kini juga tengah menanti apa yang terjadi. Muncul berbagai pertanyaan dalam benak mereka. Apa yang akan terjadi selanjutnya ? Akankah sangsi dikenakan kepada pemilik perusahaan yang menyebabkan timbulnya bencana?
***
    Selama masa pemerintahan Presiden SBY, 2004-2009, keluarga Aburizal Bakrie, dapat dengan nyaman tidur kendati ribuan orang sengsara akibat kecelakaan pengeboran di Porong. Ketergantungan keuangan pasangan SBY-JK selama masa kampanye membuat posisi keluarga Bakrie aman dari tekanan publik.
    Kini tentu saja persoalannya berbeda. “SBY tentu saja akan bersikap tegas dan tak sungkan-sungkan memenjarakannya apabila menang dalam pemilihan mendatang,” ujar salah seorang penasehat SBY kepada Review Indonesia. Setelah memerintah selama lima tahu, menurutnya,  SBY  tidak lagi mengalami ketergantungan keuangan seperti dulu. “Kini dia dapat memerintahkan pengusaha untuk mengumpulkan dana membiayai kampanye,” tambah dia.
    Lantas bagaimana dengan kubu JK-Wiranto. Jawaban mereka setali tiga uang. “Ical dianggap tidak memberikan kontribusi apapun terhadap pasangan JK-Wiranto,” ujar Pumpida Hidayatullah salah seorang anggota tim sukses JK. Untuk itulah tak ada gunanya bagi pasangan ini untuk memnberikan perlindungan politik apabila nanti berhasil memenangkan Pilpres. Selain tak memberikan kontribusi dan dukungan, kesalahan besar Ical adalah memprakarsai kekuatan untuk mempercepat penggusuran JK dari kursi ketua umum partai.
    Sebenarnya secara resmi nama Aburizal Bakrie termasuk salah seorang anggota tim sukses pasangan JK-Wiranto. Dalam daftar resmi yang diserahkan pada saat pendaftaran ke KPU nama Ical tercantum bersama 800 orang lain. Namun hal itu berubah karena kemudian muncul pemberitaan tentang pertemuan di rumah Ical yang dihadiri sejumlah politisi Golkar untuk mempercepat penggantian Kalla sebagai ketua umum.
    Tentu saja Kalla meradang mendengarnya. Juru bicara tim Juddy Krisnandi menegaskan kalau nama Ical kini tinggal formalitas saja. Semua sudah berubah. Kelompok yang dimotori Ical kabarnya terus bertemu setidaknya menyiapkan diri menghadapi hasil putaran pertama Pilpres. Nampaknya ia mengharap pada pasangan SBY-Boediono. Hubungannya dengan JK nampak sulit diperbaiki, sementara komunikasinya dengan pasangan Mega-Prabowo belum diketahui.  Mampukah Ical merangkul pemenang Pilpres mendatang dan meraih payung politik baru? Kita nantikan saja.
    
 

Gerakan Anti Kalla Terhambat

E-mail Print PDF
Review, 27/5. Mobilisasi dukungan untuk mengganti kepemimpinan Jusuf Kalla di Golkar sulit dilakukan. Para pengurus daerah masih kebingungan sikap pimpinan partai. Bila JK-Wiranto tersingkir dalam putaran pertama Pilpres, kelompok anti Kalla akan mendapat angin.


    Bambang Sadono, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Jawa Tengah Partai Golkar, setelah deklarasi para calon petarung Pilpres 9 Juli mendatang lebih banyak menghabiskan waktunya di Jakarta. Namun yang dilakukannya bukanlah repot-repot berpikir menyusun strategi merebut perhatian masyarakat wilayahnya agar memilih pasangan JK-Wiranto. Di Jakarta dia lebih banyak berkomunikasi dengan Muladi, salah seorang pimpinan partai  yang menghendaki digelarnya munas luar biasa bulan Agustus mendatang.
    Namun terus terang dia mengaku bahwa bila saat ini dia mesti menjalankan tugasnya tentu saja berat. Sepengetahuaannya  para pengurus tingkat kota merasa bahwa tidak membantu sang ketua umum adalah tindakan berbahaya. Dalam arti apabila ternyata pasangan JK-Wiranto dapat lolos dari putaran pertama dan mereka terbukti tidak memberikan dukungan tentu masa depan mereka akan suram. Maksudnya nantinya mereka akan mendapat catatan buruk yang mungkin saja akan menghapus segala jerih payah sebelumnya.
    Sesungguhnya menurut Bambang, di tingkat akar rumput, para pemilih Golkar merasa kebingungan dengan sikap pimpinan partai. Hal itu menjadi penghalang baginya untuk memobilisasi pengurus daerah mendukung keinginan percepatan penggantian pimpinan tertinggi partai. Sejauh ini baru 20 pengurus propinsi yang setuju dengan percepatan penggantian ketua umum sedangkan pengurus kota baru 27 saja.
    Menurut kelompok pengusul, saat ini seharusnya mobilisasi dukungan dilakukan dari 56 kota di propinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Agar memenuhi syarat penyelenggaraan pergantian,  sisanya mesti diusahakan oleh kelompok Akbar Tandjung yang dikenal masih mempunyai pengaruh kuat di banyak kota di luar pulau Jawa.
    Sikap serupa juga ditunjukkan oleh ketua DPP Jawa Barat UUT Rukmana. Dia pribadi mengaku setuju dengan ide tersebut. Namun demikian tidak bisa memberikan jaminan bahwa para pengurus  kota di wilayahnya juga akan  bersikap serupa.
    Bila ditelusur mundur mungkin bersumber keengganan itu berasal dari kenyataan bahwa sebagian pengurus daerah, yang maju sebagai calon legislative dalam Pemilu 9 April lalu,  mendapat bantuan dana dari Jusuf Kalla. Hal itu terjadi di banyak daerah.

***

    Sementara Zaenal Bintang, dari kubu Jusuf Kalla, memastikan bahwa Kalla sebenarnya bersedia untuk melepaskan jabatan ketua umum apabila memang para kader sudah tidak menghendakinya.  Namun demikian sulit baginya untuk menerima bila hal itu mesti dilakukan lewat sebuah hajatan bertajuk luar biasa, entah Munas Luar Biasa atau Konggres Luar Biasa. Bagaimanapun, hal itu akan membuat sejarah mencatat kepemimpinan JK gagal dan seluruh jajaran DPP mendapat aib.
    Kalau kemudian dirinya diganti, menurut Zaenal, Kalla menghendaki posisinya diambil oleh Surya Paloh. Pilihan ini mengisyaratkan bahwa Paloh memang tidak sejalan dengan para kader lain yang mengusulkan pergantian ketua umum dengan segera. Sebagaimana di ketahui sempat muncul kabar bahwa Palloh akan bergabung dengan para pengusul itu. Namun saat deklarasi pencalonan JK-Wiranto berlangsung di Monumen Proklamasi, Palloh tidak muncul dalam pertemuan di Hotel Arya Duta yang diselenggarakan kelompok pengusul itu. Dia kembali tak muncul dalam pertemuan dua kali pertemuan di rumah di Aburizal Bakrie di Kawasan Menteng Jakarta Pusat.
    Menurut Mutia Hafid, calon legislative Golkar dari Sumatera Utara yang terpilih menjadi anggota DPR RI, bila Palloh menggantikan Kalla sebagai ketua umum maka posisi baru akan diberikan ke Kalla. Posisi itu adalah ketua dewan penasehat partai. Tentu hal itu akan terasa nyaman bagi Kalla, ketimbang mesti turun setelah dicerca dalam sebuah Munas Luar Biasa yang digelar tiap saat kader merasa tidak puas dengan pelaksanaan sebuah program kerja.    
 
  • «
  •  Start 
  •  Prev 
  •  1 
  •  2 
  •  3 
  •  4 
  •  5 
  •  6 
  •  7 
  •  8 
  •  Next 
  •  End 
  • »
Page 1 of 8

Indonesia News Headline

Review

Hiruk Pikuk Pembentukan Koalisi


Kelompok-kelompok politisi bertarung di sejumlah partai politik dalam menentukan mitra koalisi. Kendali koalisi bakal sulit dijalankan.  Rakernas pekan ini bisa jadi penentuan rujuk atau penajaman kon...

Gejolak Golkar dan Kegelisahan Kubu Cikeas

Selain memenangkan pemilu legislative, kubu Cikeas ingin dapat partner koalisi tangguh. Bila Golkar terpecah, siapapun presiden yang memerintah akan dapat tantangan besar. Imbas krisis ekonomi global ...

Papua Masih Terus Mencekam

Semenjak sebelum  hari pencontrengan 9 April tiba keamanan  di sejumlah kota-kota Papua sudah tergoyang. Potensi konflik masih besar menyusul ancaman para calon anggota legislatif asli Papua. Sayang p...

Menyelamatkan Negara atau Sekadar Berbagi Kekuasaan

Saat ketidakpuasan atas proses pemilu legislative terus bergulir, sejumlah elite politik bergerak untuk membentuk koalisi. Entah apa prioritasnya, menyelamatkan negara atau sekedar berbagi kekuasaaan

R...

Sudahlah Kita Jalani Saja

Bangsa Indonesia pada 9 April akan melaksanakan pemilihan umum. Inilah pemilu yang paling mengundang kontroversi. Terlalu banyak keributan timbul akibat berbagai kelemahan. Butuh hati nurani untuk men...

Pemilu susulan untuk mahasiswa Papua di Yogyakarta

REVIEW (9/4), Sebagian dari mahasiswa Papua di Yogyakarta yang mendatangi kantor KPUD DIY masih menunggu keputusan rapat terkait hak pilih mereka. Informasi terakhir menyebutkan akan dilaksanakannya p...

Pemilu Penuh Kejanggalan

Masa kampanye selesai sudah tanpa keributan.  Namun itu bukan jaminan Pemilu damai.  Rakyat mesti siap memilih meski banyak kejanggalan.

REVIEW, (6/4) Pekan lalu Ketua KPUD Kalimantan Barat, Muzamil, me...

More:

ReviewIndonesia.com Slide
 

Related Items