ReviewIndonesia.com

Pekan ini pertemuan antar wakil-wakil partai politik dengan KPU untuk membicarakan persoalan DPT rencananya akan digelar. Namun di sejumlah daerah persoalan itu nampak sudah sulit untuk bisa diubah. Rapat KPU Pusat sendiri  membuka kemungkinan penundaan bila KPUD memutuskannya.

 REVIEW (30/3)  Kendati telah dieksekusi mati nama Amrozi dan Ali Imron tahun lalu, dua terpidana kasus Bom Bali, masih saja tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), desa Tenggulun, Lamongan, Jawa Timur. Entah lupa atau memang alpa yang pasti para wartawan di sana belum melaporkan adanya penjelasan dari pihak Dinas Kependudukan ataupun KPUD setempat.  Gubernur Soekarwo sendiri memberi penjelasan normatif. Menurut dia, pemerintah  telah dilakukan upaya maksimal oleh para petugas terkait dalam mengumpulkan data-data pemilih.
    Koresponden Review Indonesia di Surabaya melaporkan bahwa sampai dengan akhir pekan lalu sikap saling lempar persoalan masih terus berlangsung. Para pengurus PDIP di Jawa Timur terus mempertanyakan kejanggalan-kejanggalan yang menurut mereka akan mencederai proses demokratisasi yang sedang berlangsung. Sebaliknya, Ketua KPUD Arif Budiman ganti menyalahkan para pengurus partai politik yang abai menyerahkan data kepada pihaknya. Lantas setelah ada dugaan kejanggalan mereka baru meributkannya.
    Geram dengan keributan itu, Ketua Banwaslu Sri Sugeng Pudjiatmoko mengatakan bahwa sebaiknya semua pihak tidak terus menerus berwacana. Apa yang perlu dilakukan dalam keadaan seperti ini adalah segera melaku tindakan nyata untuk menyelesaikan persoalan.
    Persoalan keruwetan DPT  yang luput dari pemberitaan mungkin masih  banyak Setidaknya juga terjadi pula di Tangerang. ”Di tempat kami jumlah warga yang terdaftar kurang dari 40%,” ujar Muslim, salah seorang pengurus RW 07, Sektor XIV-5, Nusaloka BSD. Hal seperti ini terjadi berulang-ulang di komplek perumahan modern itu. Namun umumnya warga setempat tidak peduli dengan persoalan itu. Sejumlah penduduk yang sudah tidak tinggal di sana masih saja terdaftar. ”Para pembantu rumah tangga yang sudah tidak bekerja di sini juga masih terdaftar dalam DPT itu,” tambahnya.
  Sejak Pemilu 1999 minat warga pemukiman datang ke bilik suara amat rendah. Sehingga sampai dengan akhir Maret ini tak satupun warga memerlukan diri datang ke pengurus RT/RW untuk sekedar menanyakan berbagai hal terkait Pemilu 2009. Dengan kondisi seperti itu para pengurus RT/RW sendiri sepakat bahwa pemberian suara tetap akan terus diselenggarakan. Belum satu pun pengurus partai politik mempersoalkan hal itu.
    Sulit untuk membayangkan apa yang akan dibicarakan oleh para wakil parpol dengan KPU, Selasa esok. Besar kemungkinan pertemuan itu sendiri hanya akan menjadi sebuah ajang perdebatan yang tidak menghasilkan satu solusi. Para wakil partai akan ngotot mempertanyakan keabsahan hasil pemilihan umum. Sementara anggota KPU mungkin saja membalik persoalan dengan menuduh partai politik yang mempersoalkan itu hanya ingin mengacau.
    Dalam rapat hari Minggu kemarin, KPU Pusat menyatakan persoalan penundaan akan ditentukan pihak KPUD. Kepada The Jakarta Post (Senin, 30/3), anggota KPU Syamsul Bahri, mengatakan bahwa KPU berdasarkan aturan hukum tidak bisa menunda pemilu. Usulan penundaan dari KPUD sendiri telah datang dari NTT menyusul keberatan warga Katholik yang pada 9 April mendatang mesti mengikuti prosesi menjelang Hari Raya Paskah.
    Kalau kita mau jujur pencatatan kependudukan kita memang sudah kacau semenjak awal. Jangankan pemilihan nasional, dalam pemilihan kepala desa saja sering terjadi kesimpangsiuran. Bentuk kekacauan serupa juga akan mudah kita saksikan saat  diadakan pebagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) berbagai kejadian memilukan terus terjadi. Pemerintah terus saja menyalurkan dana itu dan mengklaimnya sebagai salah satu bentuk kebijakan mengentaskan kemiskinan tanpa terlihat upaya-upaya memperbaikinya.
    Kelemahan penghitungan itu tidak lantas identik dengan pemerintah saat ini saja. Pemerintah lama sudah melakukan dan diteruskan oleh para pengantinya. Dalam masa terlalu pendek seperti sekarang amat sulit untuk KPU dan pihak Dinas Kependudukan melakukan perbaikan. Tinggal bagaimana sikap kita nanti menerima hasil-hasil Pemilu 2009.