Bangsa Indonesia pada 9 April akan melaksanakan pemilihan umum. Inilah pemilu yang paling mengundang kontroversi. Terlalu banyak keributan timbul akibat berbagai kelemahan. Butuh hati nurani untuk mengatasinya.
REVIEW (8/4). Sugianti mengaku udah muak dengan hingar bingar pemilihan umum sebulan terakhir. Perempuan, 33 tahun, pekerja sebuah perusahaan swasta di Pontianak, Kalimantan Barat, itu yakin bahwa para politisi akan meninggalkan rakyat setelah mendapat apa yang mereka inginkan. Rakyat banyak seperti dirinya hanya berdiri melongo, mesti bersikap menerima karena tidak bisa berbuat apa-apa.
”Sesudah itu mereka kembali kampanye menpergunakan uang yang didapatkan selama dua tahun bekerja kalau terpilih lagi ya syukur kalau gak gak papa, toh itu uang yang dapat selama dua tahun menjabat kan?” tuturnya sinis.
Puluhan juta orang bersikap seperti Sugianti. Mereka belum memutuskan apakah akan memilih atau tidak. Bila akhirnya memilih mereka juga tidak punya pengetahuan tentang segala sesuatu yang mesti dipilih. Sungguh tidak ideal, karena memilih atau memutuskan tidak datang mencontreng di TPS punya konsekwensi pada kehidupan bangsa sampai 5 tahun ke depan.
Bila kelompok orang yang belum punya pilihan sampai tanggal 9 April ini berada di pedesaan mungkin akan terpaksa datang untuk memberikan suaranya. Ada berbagai kendala kalau dia memilih untuk tidak mencoblos. Setidaknya akan jadi bahan omongan tetangga. Ketimbang kelabakan menjelaskan kerabatnya tentang sikapnya mending asal coblos.
Keadaan di perkotaan lain lagi. Saat merasa tidak ada calon yang dikenal orang tak sungkan-sungkan untuk tidak memilih. Bahkan sejumlah orang berani menolak memberikan suara kepada calon-calon yang sudah memberinya sejumlah uang. Beberapa orang juga mengaku menerima uang dari beberapa calon dan tidak memberikan suara kepada para pemberi uang.
***
Saat muncul keprihatinan akan kualitas pemilihan umum ke sepuluh, para elite peserta pemilihan umum terus sibuk dengan strategi yang dirancangnya. Selasa 7/4, ada yang luput dari pemberitaan. Sekjen dari delapan partai politik berkumpul di Hotel Sahid Jakarta. Dengan diprakarsai oleh Partai Demokrat, para sekjen partai menyatakan siap membentuk koalisi apapun hasil pemilihan umum legislatif Kamis esok hari. Secara resmi, menurut Marzuki Ali, koalisi itu akan diumumkan Kamis malam setelah ada hasil penghitungan cepat.
Para sekjen yang berkumpul malam itu mewakili Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Pelopor, Partai Amanah Nasional, serta PKPI. Sedangkan Partai Persatuan Pembangunan, yang semula diperkirakan datang, tidak hadir. Dikabarkan Ketua Umum Suryadarma Ali telah memutuskan untuk melanjutkan rencana koalisi dengan Partai Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
Sungguh aneh, pemilihan umum legislatif baru akan digelar namun orang-orang di Jakarta sudah berpikir tentang pemilihan presiden. Hal ini sepertinya mengingkari apa yang sedang terjadi di masyarakat luas. Persiapan terus kedodoran dan kian bertubrukan dengan berbagai masalah-masalah lain yang silih berganti datang.
Para pengurus PDIP dan Gerindra di Jawa Timur kini terus disibukkan dengan rentetan persoalan yang mengikuti kontroversi soal DPT. Dua orang pengurus cabang PDIP yang melaporkan dugaan manipulasi DPT kabarnya mengalami intimidasi dan diminta mencabut pengaduaannya ke Panwas Jawa Timur. Mereka melaporkan pengalaman tak enak itu kepada DPP PDIP.
Sementara sejumlah kader Gerindra, menurut Sekjen Gerindra Ahmad Muzani, juga mengaku mendapatkan intimidasi. Salah satunya adalah Muhammad Muzani calon legislatif dari daerah pemilihan yang sama dengan Edi Baskoro calon legislatif dari Partai Demokrat. Sebagaimana diketahui Muzani diperiksa polisi setempat atas dugaan pencemaran nama baik terhadap calon legislatif .
Sehari menjelang pelaksanaan Pemilu Legislatif, PDIP menyerahkan bukti-bukti ketidakberesan DPT yang ditemukan di 33 propinsi seluruh Indonesia. Sungguh ironis, seolah perseteruan terbuka dengan PDIP dengan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono tak kunjung henti. Sehari sebelumnya presiden meminta pihak yang berkeberatan mengajukan bukti. Kini bukti-bukti benar itu diajukan ke Banwaslu.
Semua kini terpulang ke hati nurani kita. Apa yang mesti dilakukan dalam kondisi seperti ini agar segala perbedaan dapat diatasi.
