REVIEW, 13/4, Di Surabaya, Sirmaji masih terus bekerja mengumpulkan bukti-bukti berbagai bentuk kejanggalan dalam pemilu legislative. “Ini mengikuti perintah atasan,” ujar Ketua DPD PDIP Jawa Timur itu, Minggu (12/4). Menurutnya ditemukan lagi 230.000 orang belum terdaftar masuk dalam DPT. Sedangkan di wilayah basis pendukung PDIP seperti Jawa Tengah bagian Selatan para kader PDIP masih terheran-heran mengapa suara yang diraih Partai Demokrat bisa sedemikian besar.
Para pembesar PDIP, Gerindra serta Hanura memang telah mencapai kesepakatan untuk mengajukan gugatan bersama atas ketidakberesan yang terjadi menjelang dan selama hari pencontrengan 9 April kemarin. Untuk itu para kadernya diperintahkan untuk terus bekerja mengumpulkan bukti-bukti baru agar gugatannya bertambah kuat. Mereka yakin bahwa bila kecurangan dan ketidakberesan tidak terjadi pasti hasil pemilu berbeda. Maksudnya mereka pasti meraih suara lebih banyak lagi.
Di luar pembicaraan soal gugatan bersama itu, kabarnya pertemuan Megawati dengan Wiranto serta dengan Prabowo, akhir pekan lalu, sudah mulai membicarakan rencana koalisi. Pasti suasananya amat berbeda mengingat saat ini muncul tanda-tanda surutnya rencana Golkar dan PPP untuk berkoalisi dengan PDIP. Kedua partai itu dikabarkan tengah mendekat ke Partai Demokrat yang saat ini unggul dalam perhitungan sementara hasil pemilu legislative.
Kantor partai politik saat ini memang bertambah sibuk. Seharusnya mereka cukup membicarakan koalisi saja. Berapapun suara yang kini mereka peroleh dari pemilu legislative tetaplah penting. Paling banter pengumpul suara terbanyak hanya mampu meraih 20% saja dari seluruh total pemilih. Perlombaan adu pintar mengatur strategi pun berjalan seru. Mereka mencari peluang agar mendapat dalam pemerintahan baru. Sejauh ini belum ada politisi yang menyatakan bahwa partainya memilih jadi politisi. Lihatlah apa yang tengah terjadi di Golkar.
Keadaan itu membuat perhatian menjadi tidak terfokus pada satu masalah saja. Kendati menuntut sempurnanya kualitas proses pemilihan umum, pejabat partai juga berpikir bagaimana mengamankan keuangan partai dengan cara mencari posisi-posisi penting dalam pemerintahan mendatang. Artinya mesti bisa berkompromi dengan partai pemenang. Dalam pengertian terakhir ini sulit membayangkan Golkar untuk mengambil resiko memilih kubu yang akan kalah dalam pemilu presiden mendatang. Semenjak lahir di awal Orde Baru, Golkar belum pernah menjadi oposisi.
Tak mudah mewujudkannya. Kita saat ini menghadapi perseteruan antar perwira tinggi militer yang berperan di saat-saat akhir Orde Baru. Wiranto, Prabowo Subianto serta Soesilo Bambang Yudhoyono. Saat itu sebenarnya Megawati berada di kubu yang berbeda. Dia digadang-gadang kekuatan reformasi untuk tampil sebagai pemimpin baru. Namun cerita berikutnya berjalan mengikuti alur yang berbeda. Kekuasaan Soeharto surut namun, para jenderal itu hanya surut beberapa saat saja.
Saat para politisi sipil gagal menciptakan pemerintahan yang kuat. Dalam lima tahun pertama surutnya Soeharto konflik terus terjadi di banyak daerah. Kondisi ekonomi mulai membaik sekitar 5 tahun setelah krisis ekonomi menghantam. Dalam tatanan baru yang tercipta itu apa unsur-unsur Orde Baru yang sebelumnya ramai-ramai dimusuhi kekuatan reformasi tampil lagi.
Penampilan mereka tentu tidak lagi seperti dahulu, namun bersama-sama unsur yang sebelumnya disebut kekuatan reformasi bersekutu membentuk blok-blok kekuatan sendiri. Sekarang persoalannya mereka saling berhadapan. Apa yang dibutuhkan ada kesadaran mereka sebagai warga negara. Bisakah mereka mengelola konflik dan kesulitan yang sekarang ada di depan mata mereka menjadi sebuah kekuatan untuk membebaskan kita semua dari kesulitan besar ini?





