Semenjak sebelum hari pencontrengan 9 April tiba keamanan di sejumlah kota-kota Papua sudah tergoyang. Potensi konflik masih besar menyusul ancaman para calon anggota legislatif asli Papua. Sayang perhatian elite di Jakarta masih terpecah akibat pertikaian kubu politisi. 
REVIEW, 15/4. Menjelang 9 April, Ironia M merasa tak nyaman di tempat tinggalnya. Perempuan asal Toraja Sulawesi Selatan yang sudah tinggal di Wamena sejak umur 2 tahun hanya mendengar kabar bahwa hubungan antara orang-orang asli Papua dengan pendatang sedang buruk. Setelah terus menerus ditelepon, malam itu Ironia mesti mengungsi ke rumah sang kakak
“Iya nih lagi gawat. Kalo siang sih kita rada lega. Tapi kalo dah malem, mencekam loh. Kita jam 6 jam 7 dah ga berani keluar-keluar. Yang diincer orang-orang rambut lurus,” tuturnya kepada Review Indonesia.com 14 April lalu.
Situasi keamanan di Papua hingga Selasa (14/4), masih labil, terutama di Abepura, Wamena, dan Nabire. Di Abepura sampai Selasa malam masih muncul isu akan ada penyerangan dari sekelompok orang.
Di Wamena, Jayapura, tiga orang pendatang diserang pada saat yang hampir bersamaan di tiga tempat yang berbeda. Isu penyerangan dan teror lewat pesan pendek masih terus terjadi.
Menjelang dan sesudah pemilu, terror, kekerasan dan ancaman terhadap keamanan terus terjadi di Jayapura dan Wamena. Dua wilayah rawan di Papua ini seolah dijadikan ajang untuk menarik perhatian, dan menganggu konsentrasi keamanan. Hingga saat ini hanya Kota Timika--daerah rawan lain di wilayah paling Timur itu --tiba-tiba berubah menjadi kota yang damai.
Tetapi dibalik ketenangan Timika, tersimpan juga benih-benih konflik yang siap dituai. Salah satu yang menonjol adalah tuntutan agar 20 kursi (dari total 25 kursi) dewan harus diduduki putra Papua asli. Kalau tidak, ada ancaman untuk "memerahkan" Timika.
Jadi, walau pun masih terlalu dini, ada kesan Timika akan dijadikan kartu terakhir oleh pemain-pemain kerusuhan di Papua untuk menggoyang kamtibmas dan keamanan. Belum tahu targetnya untuk menggagalkan hasil pemilu legislatif atau untuk mengganggu dan melancarkan "perang bintang" di Pilpres mendatang.
Sementara di Wamena, isu penyerangan juga menyebar dan membuat resah warga pendatang. Akibatnya, sebagian warga pendatang terutama perempuan dan anak-anak memilih mengungsi ke kantor Distrik Militer Wamena.
Tetapi aksi penyerangan dari sekelompok orang seperti isi isu yang berkembang dalam masyarakat belum terbukti.
Di Timika, situasi keamanan relatif lebih kondusif dibanding tiga daerah hot spot lainnya di Papua. Tetapi bayang-bayang kerusuhan di Timika tetap terlihat. Terutama berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan umum.
Caleg-caleg asal Papua mengancam akan menolak dan membatalkan hasil pemilu kalau caleg asal Papua tidak mendapat jatah 20 kursi dari total 25 kursi di DPRD Mimika.
Desakan yang sama sebenarnya juga muncul di daerah-daerah lain. Tetapi desakan seperti sangat kuat di Mimika. Mungkin karena di daerah lain ada banyak gangguan keamanan yang membuat isu soal kursi bagi caleg asli papua tenggelam.
Beda kesejahteraan antara kaum pendatang dan penduduk asli merupakan akar persoalan yang memicu berbagai konflik. Ketertinggalan nampak pada soal pendidikan dan kesehatan terutama di daerah-daerah pedalaman. Sudah banyak saran yang dikemukakan para sarjana peneliti Papua.
Pemerintah baru yang akan terbentuk nanti punya pekerjaan besar untuk memangkas akar persoalan sosial ekonomi di sana. Selama ini sudah terlalu banyak janji oleh pemerintah yang datang silih berganti. Namun beban hidup masyarakat tak kunjung pergi. Apa yang mesti dipikirkan dalam jangka pendek adalah kenyataan tumbuhnya kelompok orang-orang korban kekerasan masa lalu. Mereka umumnya adalah mahasiswa yang punya akses ke dunia internasional. Lihat bagaimana galaknya protes mereka saat melakukan protes di kantor KPUD Yogyakarta setelah tidak bisa mencontreng.
