Kelompok-kelompok politisi bertarung di sejumlah partai politik dalam menentukan mitra koalisi. Kendali koalisi bakal sulit dijalankan. Rakernas pekan ini bisa jadi penentuan rujuk atau penajaman konflik
REVIEW, 21/4. Pekan ini merupakan saat yang amat penting bagi para elite politik. Sejumlah partai politik akan menggelar rapat kerja nasional. Selasa, 22 April hajatan itu diselenggarakan Partai Amanat Nasional (PAN). Hari berikutnya giliran Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Pada hari yang sama Partai Golkar, serta kemungkinan PDIP, juga akan menyelenggarakannya di akhir pekan. Demikian Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
Dua buah agenda penting yang akan secara seragam diusung adalah, pertama, penentuan koalisi dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden bulan Juli mendatang. Kedua, evaluasi terhadap hasil pemilu legislative 9 April lalu.
Kedua isu amat penting dan pasti akan menimbulkan gejolak dalam partai dan hubungannya dengan partai yang lain. Partai Golkar misalnya hampir pasti akan membatalkan penjajagan berkoalisi dengan PDIP kendati Jusuf Kalla pernah bertemu dengan Megawati Soekarnoputri di Jalan Tengku Umar No:33 beberapa waktu sebelum pemilu legislative.
Golkar merupakan kekuatan politik yang lama dimanja oleh kekuasaan Orde Baru. Mereka adalah politisi yang tidak bisa merasakan apa itu kekalahan. Dalam sistem multipartai saat ini mereka selalu menggunakan klaim sebagai partai yang paling mengerti bagaimana memerintah negeri ini. Maksudnya sekalipun kalah dalam pemilu mereka tetap mencari celah agar dapat ikut serta memerintah bersama pihak yang menang.
Namun kondisi yang dihadapi Golkar saat ini berbeda dengan dua kali pemilu sebelumnya. Saat ini selain mengalami kekalahan dalam pemilu legislative, Golkar menghadapi pertentangan antar faksi. Kubu Jusuf Kalla mendapat tentangan kuat dari kubu Akbar Tandjung. Kubu lain yang mesti diperhitungkan dipimpin Surya Paloh dan Agung Laksono. Sementara Sultan Hamengkubuwono X nampak menyingkir dan melakukan pendekatan dengan kekuatan di luar Golkar.
Bakal mitra koalisi Partai Demokrat lain yang juga tengah mengalami gejolak internal adalah PPP dan PAN. Sampai dengan sehari menjelang Rakernas kubu Bahtiar Chamsyah masih terus menekan Ketua Umum Suryadarma Ali. Di kantor DPP partai berlambang Kabah, segerombolan kader datang berdemonstrasi mempertanyakan kegagalan PPP dalam pemilu legislative 9 April. Mereka menginginkan Munaslub untuk mengganti kepengurusan partai.
Kondisi seperti ini bukan tak mungkin muncul di Partai Golkar dan PAN. Dalam tubuh PAN, pertemuan yang dipimpin Ketua Majelis Penasehat Partai Amien Rais di Yogyakarta, Minggu 19/4, mempertegas perseteruannya dengan Ketua Umum Soetrisno Bachir. Setelah pertemuannya dengan SBY, Amien Rais mendorong PAN agar berkoalisi dengan Partai Demokrat dan menyodorkan Hatta Radjasa sebagai calon Wakil Presiden. Sedangkan Soetrisno Bachir sebelumnya telah bertemu dengan Prabowo Subianto dan menyatakan siap untuk menjadi calon Wakil Presiden.
Sempalan PPP, PAN, Golkar bisa saja pergi bergabung dengan koalisi yang menjadi lawan Partai Demokrat. Koalisi seperti ini akan sulit untuk dinahkodai oleh pemimpin koalisi. Dalam perjalanan mendatang faksi-faksi itu mungkin amat sering melakukan manuver-manuver yang memperumit proses pengambilan keputusan dan rekruitmen posisi-posisi strategis.
Kerelaan Menerima
Proses pembentukan koalisi juga tengah berlangsung di kubu lain. Dalam kubu kedua ini, PDIP, Hanura, Gerindra, kemungkinan PBR, PBB akan mencoba bahu membahu membentuk koalisi. Dalam kubu ini ada nama-nama besar seperti Megawati Soekarnoputri, Prabowo Subianto, Wiranto. Tidak gampang menentukan siapa yang bakal maju sebagai calon presiden dan wakil presiden. Ini berbeda dengan kubu Demokrat yang tinggal menentukan siapa wakil presidennya.
Menilik perseteruan masa lalu antara Prabowo Subianto dan Wiranto nampak mustahil keduanya akan maju berpasangan. Sebaliknya bila Megawati maju sebagai calon presiden nampaknya juga bakal sulit menentukan siapa yang akan mendampinginya. Karena memilih satu dari rekannya itu akan berarti menyepelekan yang lainnya, dan ini akan menyulitkan pemerintahannya bila menang dalam pemilu presiden.
Siang kemarin kian beredar kabar bahwa Megawati akan memilih mundur sebagai calon presiden. Pilihannya adalah mencalonkan Sri Sultan Hamengkubuwono X dan mencarikan seorang calon wakil presiden, entah siapa. Bila hal ini terjadi besar kemungkinan kekuatan kubu Demokrat akan tergerus. Setidaknya di wilayah DIY dan Jawa Tengah Sultan memiliki basis pendukung. Harapan SBY akan terjaga kesatuan Partai Golkar pupus. Tim suksesnya mesti bekerja lebih keras lagi untuk menjaga agar kekuatan Golkar tidak lebih banyak lagi yang lari menyeberang.
PDIP dipastikan akan mengambil keputusan itu sendiri pekan ini dalam Rakernas. Namun ide untuk memberikan mandate ke orang luar kemungkinan sulit untuk terwujud. Ketua Fraksi PDIP Tjahjo Kumolo sendiri menyatakan bahwa ide itu sebenarnya sudah muncul sebelum pemilu legislative 9 April lalu. “Belum tentu ada tentu ibu (Megawati-red) rela memberikan kepercayaan kepada orang luar,” kepada beberapa wartawan yang menemuiknya Senin, 20/4, kemarin.
Sementara kubu yang tak setuju mengatakan bahwa isu mundurnya Megawati dari bursa calon presiden sengaja dihembuskan oleh kekuatan luar untuk memecah kekuatan PDIP. Menurut sumber itu kekuatan Sultan HB X belum bisa dipastikan seberapa besar, selain itu Sultan sendiri juga belum memastikan berapa besar dana mesti diatur bersama untuk keperluan itu.
