ReviewIndonesia.com

REVIEW, (25/5). Isu neoliberalisme terus santer diteriakkan dan langsung ditujukan pada  Boediono sebagai pendamping Susilo Bambang Yudhoyono. Padahal  tak satupun  pasangan peserta pilpres adalah pejuang ekonomi rakyat sejati. Tinggal tunggu saja kapan isu lain yang akan mencuat seperti HAM.


Tantangan merevisi UU Migas dilayangkan Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (PUSKEPI ) Sofyano Zakaria kepada Boediono.  Bila benar  tak memihak Neoliberalism, seharusnya ia bersedia melakukannya demi membatasi  operasi perusahaan asing dan swasta.

 
Jawaban Boediono tentu amat dinantikan karena akan menentukan keputusan pemilih dalam pemilihan presiden mendatang. Dia akan populer bila bersedia merevisi aturan hukum yang lahir di era presiden Megawati Soekarnoputri itu.


Sebaliknya, campur tangan pemerintah atau negara seharusnya ditolerir karena sejumlah bidang bisnis memang harus diproteksi.  Kita bisa bercermin pada pembatasan yang dilakukan di Amerika Serikat. Di sana terdapat aturan hukum yang melindungi perusahaan penerbangan nasional mereka, sehingga  rute penerbangan domestik tidak ditangani perusahaan asing.

Isu yang dilayangkan Sofyano sendiri dalam beberapa pekan ini mendapat perhatian  media. Tercatat dalam pekan ini sudah dua media melansir isu tersebut yakni Harian Ekonomi Neraca dan Investor Daily.
Sayang kedua media tidak mengkonfrontir statement Sofyano kepada Boediono.

Meskipun demikian polemik bahwa Boediono merupakan penganut paham neolibaral sudah menjadi konsumsi publik. Persepsi publik terhadap image paham neoliberal sebagai momok menakutkan dan salah satu faktor penyebab krisis ekonomi yang melanda dunia internasional dan Indonesia cukup kental dilansir kalangan pengamat ekonomi anti neoliberal dan belum lama ini seperti dilansir di Review Indonesia (18/5) juga mengilhami sebagian kalangan menentang ancaman tersebut.

Substansi neoliberal
 
Terlepas tudingan terhadap person penganut mazhab tertentu khususnya neoliberal seharusnya isu ini kembali diletakkan pada porsi kepentingan publik. Hal ini menjadi relevan manakala dinamika politik menjelang Pilpres 2009 akan ramai diwarnai strategi tertentu untuk saling menjatuhkan lawannya masing-masing dengan selimut isu-isu yang menjadi titik lemah kandidat.

Isu neoliberal mau tidak mau dalam perspektif ini menjadi primadona yang cukup “seksi” di salah satu mata kandidat . Dan tidak menutup kemungkinan ke depan akan muncul primadona lain yang menjadi “seksi” bagi salah satu mata kandidat lain misalnya saja isu pelanggaran HAM.


Sesungguhnya ketiga pasangan yang akan bertarung adalah orang-orang yang pernah berkiprah dalam bidang politik dan ekonomi dalam kurun waktu panjang.  Dengan demikian sesungguhnya masyarakat dapat dengan mudah mengukur seberapa dalamkah di masa lalu mereka membela ekonomi rakyat.  Atau sebaliknya, adakah di masa lalu langkah-langkah mereka benar-benar bersih dari kepentingan kekuatan neoliberal.

Dengan demikian ada batas yang jelas bagi ketiga pasangan untuk berbicara atau mengkritik lawannya.  UU Migas sendiri muncul pada saat pemerintahan Megawati Soekarnoputri. Saat itu pula pemerintah melancarkan swastanisasi badan-badan usaha milik negara. Bukankah ekonomi kerakyatan menghendaki kuatnya peran negara dalam menjaga asset strategis.

Hal yang sama bisa dengan gampang ditemukan dalam langkah-langkah Jusuf Kalla di masa lalu. Sehingga pada intinya, tidak ada peserta pilpres mendatang benar-benar pembela ekonomi kerakyatan yang sejati.

Bagi pasangan SBY Berbudi upaya lawan untuk menarik dalam perdebatan neoliberal seharusnya tidak perlu diikuti. Sekarang tinggal bagaimana mereka bisa menampilkan diri benar-benar membela kepentingan rakyat. Reaksi berlebihan terhadap ucapan Jusuf Kalla saat menyampaikan visi dan misi-nya di depan pengurus Kadin tentulah berlebihan dan dapat merugikan diri sendiri.

Jakarta - Sistem ekonomi neoliberal dan kerakyatan menjadi 'barang dagangan' di Pilpres 2009. Perang neoliberal dan ekonomi kerakyatan dinilai sebagai ulah para ekonom, bukan capres-cawapres.

Pengamat ekonomi Faisal Basri mengatakan, neoliberal vs ekonomi kerakyatan sebenarnya tidak dikembangkan capres-cawapres satu sama lain. Sebab, masing-masing capres cawapres tidak ada yang menuding lawannya masing-masing.

"Ini ulah orang-orang di belakang mereka. Yaitu, ekonom-ekonomnya. Ini the power of econom yang berperang sebenarnya," kata Faisal Basri di Restauran Kelapa Dua, Taman Ria Senayan, Jakarta, Jumat (22/5/2009).

Menurut dia, neoliberal tidak terkenal selama ini. Selama ini yang terkenal mafia Berkeley. Mafia Berkeley merupakan julukan yang diberikan kepada sekolompok menteri bidang ekonomi dan keuangan, yang menentukan kebijakan ekonomi Indonesia di masa awal pemerintahan Presiden Suharto.

Sebagian besar dari menteri-menteri soeharto itu adalah lulusan doktor atau master dari University of California at Berkeley di tahun 1960-an atas bantuan Ford Foundation.

"Tetapi, karena Pak Boediono bukan mafia Berkeley dia kan dari UGM. Yang terkenal mafia Berkeley kan Sri Mulyani. Jadi ada transisi dari mafia Berkeley ke neoliberal," ujar Faisal.

"Nah ini siapa, lagi-lagi ini yang bermain para ekonom. Jadi yang menarik ditelusuri adalah ekonom di balik mereka, siapa saja," lanjut dia.

Faisal mengusulkan agar debat di Pilpres tidak hanya untuk capres cawapres tetapi juga untuk para ekonom di balik mereka.