REVIEW, 25/5. Masih ada tarik-menarik dalam tubuh Golkar. Beberapa kader pingin orientasi politik ke depan bersama Partai Demokrat kembali. Namun JK kadung menyatakan akan selalu bersama PDIP. Bisakah ketua umum diganti sebelum kabinet dibentuk?
Fadel Muhammad, Gubernur Gorontalo dan sekaligus anggota Dewan Penasehat Partai Golkar, tercatat sebagai salah seorang anggota tim sukses pasangan SBY Berbudi. Aneh, bukankah partainya mencalonkan sang ketua umum untuk maju menjadi calon presiden berdampingan dengan Wiranto. Inilah bukti lain bahwa bahwa koalisi partai politik dalam Pemilu Presiden 2009 tidak solid. Para wartawan menyaksikan di Gedung KPU lewat tayangan layar lebar nama-nama para pendukung calon presiden saat pendaftaran Sabtu 16 Mei lalu
Berbagai perbedaan pendapat memang menerpa partai politik termasuk juga Partai Golkar. Sebuah sumber menyebutkan bahwa kini setidaknya ada 4 kelompok yang bertarung untuk memperjuangkan kepentingan mereka masing-masing. Masing-masing kelompok dipimpin Jusuf Kalla, Akbar Tandjung, Agung Laksono dan Surya Paloh. Mula-mula Fadel adalah bagian dari kelompok Jusuf Kalla, namun kemudian muncul friksi dan memisahkan diri. Setelah upayanya bekerjasama dengan Sultan HB X tidak mendapat kemajuan berarti dia pun berpaling ke SBY.
Di sisi lain telah terjadi kesepakatan antara pasangan Jk-Wiranto dan Megawati-Prabowo untuk salah membantu bila salah satu di antara mereka tersingkir. Mereka bersepakat untuk bersatu menghadapi pasangan lain SBY-Boediono. Tentu saja kesepakatan itu mesti terus berlangsung di tingkat parlemen.
Inilah sesuatu yang ditakuti oleh SBY, karena bila mereka menang dan mesti berhadapan dengan kekuatan oposisi yang besar akan terlalu banyak energi yang tersita. Selain besarnya kekuatan oposisi, tingkat ketrampilan bermain Partai Demokrat di parlemen tidak lebih tangguh dibanding Golkar dan PDIP. Pengalaman lain yang dipetik adalah tidak konsistennya anggota-anggota koalisi sebagaimana pernah dikeluhkan Max Sopacua tehadap PKS selama kurun 2004-2009.
Dengan tingkat perseteruan antar pasangan calon presiden dan wakil presiden seperti saat ini, mungkin telah terbayang dalam benak para pemimpin Partai Demokrat kerasnya pertarungan politik ke depan. Akan amat bermanfaat bila PDIP dan Partai Golkar dapat dirangkul. Pendekatan ke kubu Banteng masih terus dilakukan. “Setelah Hatta Radjasa dianggap gagal, kini Boediono yang diminta langsung berkomunikasi dengan Megawati,” bisik seorang sumber yang sering bertandang ke Teuku Umar.
Pertemuan itu dilakukan menindaklanjuti pertemuan pekan sebelumnya yang kemudian memancing reaksi sinis dari Jusuf Kalla. Saat itu para kader Golkar itu berbicara bagaimana mencari celah untuk dapat menggeser kepemimpinan Jusuf Kalla. Banyak hal yang diperbincangkan, termasuk calon-calon ketua umum yang akan dijagokan menggantikan Jusuf Kalla.
Berbeda dengan pertemuan sebelumnya yang memasukan nama pengusaha muda Sandioago Uno sebagai salah seorang calon ketua. Dalam pertemuan itu nama Sandiago Uno menghilang karena merasa berkeberatan. Sebuah sumber yang ikut dalam pertemuan itu mengatakan Sandiago merasa kurang berkompeten dan merasa rikuh dengan ada beberapa kader senior di sana. Untuk itulah, dia balik menyarankan agar Aburizal Bakrie yang maju sebagai salah seorang calon ketua umum. Dalam banyak hal Ical dinilainya lebih tepat ketimbang dirinya.
Pembicaraan itu sendiri tentu tidak bisa memutuskan sesuatu langkah apalagi memastikan bahwa konggres mesti dipercepat dari rencana semula yakni bulan November mendatang. Dalam anggaran dasar partai, konggres luar biasa bisa diselenggarakan apabila, pertama, pengurus tingkat kota atau kabupaten menghendakinya. Partai Golkar memiliki sebanyak 430 DPC …sejauh ini jumlah pengurus DPC yang menghendaki konggres dipercepat masih jauh dari mencukupi. “Para pengurus di daerah masih bingung dengan kebijaksanaan partai oleh karenanya kamu sendiri belum bisa mendorong lebih banyak lagi pengurus daerah mengajukan permintaan percepatan konggres,” ujar sumber yang hadir dalam pertemuan itu.
Alasan kedua yang dibutuhkan adalah adanya bukti pelanggaran anggaran dasar partai. Hal terakhir ini tidak ditemui dalam kepengurusan Jusuf Kalla. Oleh karenanya, para tokoh yang berkumpul itu memikirkan mekanisme lain yakni Munas Luar Biasa. Munas itu dalam anggaran dasar dimaksudkan sebagai pertemuan untuk mengevaluasi sebuah hasil kerja pengurus. Dalam hal ini yang dimaksud tentu saja adalah perolehan suara dalam Pemilihan Legislatif 9 April lalu, dimana Golkar tak lagi menjadi pemenang. “Bila dalam putaran pertama pemilihan presiden nanti JK tersingkir kami akan mendapat kesempatan lebih besar,” tambahnya. Oleh karena ancang-ancang mereka adalah menyelenggarakan Munas Luar Biasa pada bulan Agustus mendatang. Hal ini penting untuk dijadikan dasar bagi penggusuran seluruh rencana partai yang telah disusun Jusuf Kalla.
Lewat Agustus berarti para penentang JK awal tertinggal karena keputusan DPP Golkar akan semakin mengikat. Apalagi bila DPR dan pemerintah baru sudah dilantik. Untuk itulah bila posisi ketua umum bisa diganti segera sebelum November maka arah perjalanan partai bisa diubah.
