Bambang Sadono, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Jawa Tengah Partai Golkar, setelah deklarasi para calon petarung Pilpres 9 Juli mendatang lebih banyak menghabiskan waktunya di Jakarta. Namun yang dilakukannya bukanlah repot-repot berpikir menyusun strategi merebut perhatian masyarakat wilayahnya agar memilih pasangan JK-Wiranto. Di Jakarta dia lebih banyak berkomunikasi dengan Muladi, salah seorang pimpinan partai yang menghendaki digelarnya munas luar biasa bulan Agustus mendatang.
Namun terus terang dia mengaku bahwa bila saat ini dia mesti menjalankan tugasnya tentu saja berat. Sepengetahuaannya para pengurus tingkat kota merasa bahwa tidak membantu sang ketua umum adalah tindakan berbahaya. Dalam arti apabila ternyata pasangan JK-Wiranto dapat lolos dari putaran pertama dan mereka terbukti tidak memberikan dukungan tentu masa depan mereka akan suram. Maksudnya nantinya mereka akan mendapat catatan buruk yang mungkin saja akan menghapus segala jerih payah sebelumnya.
Sesungguhnya menurut Bambang, di tingkat akar rumput, para pemilih Golkar merasa kebingungan dengan sikap pimpinan partai. Hal itu menjadi penghalang baginya untuk memobilisasi pengurus daerah mendukung keinginan percepatan penggantian pimpinan tertinggi partai. Sejauh ini baru 20 pengurus propinsi yang setuju dengan percepatan penggantian ketua umum sedangkan pengurus kota baru 27 saja.
Menurut kelompok pengusul, saat ini seharusnya mobilisasi dukungan dilakukan dari 56 kota di propinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Agar memenuhi syarat penyelenggaraan pergantian, sisanya mesti diusahakan oleh kelompok Akbar Tandjung yang dikenal masih mempunyai pengaruh kuat di banyak kota di luar pulau Jawa.
Sikap serupa juga ditunjukkan oleh ketua DPP Jawa Barat UUT Rukmana. Dia pribadi mengaku setuju dengan ide tersebut. Namun demikian tidak bisa memberikan jaminan bahwa para pengurus kota di wilayahnya juga akan bersikap serupa.
Bila ditelusur mundur mungkin bersumber keengganan itu berasal dari kenyataan bahwa sebagian pengurus daerah, yang maju sebagai calon legislative dalam Pemilu 9 April lalu, mendapat bantuan dana dari Jusuf Kalla. Hal itu terjadi di banyak daerah.
***
Sementara Zaenal Bintang, dari kubu Jusuf Kalla, memastikan bahwa Kalla sebenarnya bersedia untuk melepaskan jabatan ketua umum apabila memang para kader sudah tidak menghendakinya. Namun demikian sulit baginya untuk menerima bila hal itu mesti dilakukan lewat sebuah hajatan bertajuk luar biasa, entah Munas Luar Biasa atau Konggres Luar Biasa. Bagaimanapun, hal itu akan membuat sejarah mencatat kepemimpinan JK gagal dan seluruh jajaran DPP mendapat aib.
Kalau kemudian dirinya diganti, menurut Zaenal, Kalla menghendaki posisinya diambil oleh Surya Paloh. Pilihan ini mengisyaratkan bahwa Paloh memang tidak sejalan dengan para kader lain yang mengusulkan pergantian ketua umum dengan segera. Sebagaimana di ketahui sempat muncul kabar bahwa Palloh akan bergabung dengan para pengusul itu. Namun saat deklarasi pencalonan JK-Wiranto berlangsung di Monumen Proklamasi, Palloh tidak muncul dalam pertemuan di Hotel Arya Duta yang diselenggarakan kelompok pengusul itu. Dia kembali tak muncul dalam pertemuan dua kali pertemuan di rumah di Aburizal Bakrie di Kawasan Menteng Jakarta Pusat.
Menurut Mutia Hafid, calon legislative Golkar dari Sumatera Utara yang terpilih menjadi anggota DPR RI, bila Palloh menggantikan Kalla sebagai ketua umum maka posisi baru akan diberikan ke Kalla. Posisi itu adalah ketua dewan penasehat partai. Tentu hal itu akan terasa nyaman bagi Kalla, ketimbang mesti turun setelah dicerca dalam sebuah Munas Luar Biasa yang digelar tiap saat kader merasa tidak puas dengan pelaksanaan sebuah program kerja.
